Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tanjungpinang

March 20, 2013

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada di daerah ini. Hasil dari pemantauan dan evaluasi itu kemudian disampaikan ke masyarakat.

“Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, pemangku kepentingan harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada kualitas pelayanan air minum dari waktu ke waktu,” kata Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kherjuli, kepada Tanjungpinang Pos kemarin.

Kata Kherjuli, momen akhir tahun seharusnya dijadikan pemerintah sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan sudah jelas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah atau pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan.

Dan, evaluasi SPAM dan menyampaikan hasil laporannya kepada masyarakat.Kherjuli menambahkan, pelayanan dan kualitas air yang didapatkan seharusnya lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi, air minum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara.

Ditambahkan Kherjuli, kenyataannya, laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM sering kali tidak disampaikan kepada pihak- pihak yang berkompeten untuk menindaklanjutinya. Akibatnya, kualitas SPAM semakin menurun dan tidak dapat lagi beroperasi sesuai standar yang berlaku. Akhirnya masyarakat yang akan dirugikan.

Di Provinsi Kepri, ada 6 penyelenggara SPAM, yaitu PT ATB di Batam, PDAM Tirta Nusa di Kabupaten Natuna, PDAM Tarempa di Kabupaten Anambas, PDAM Tirta Kepri (Tanjungpinang dan Bintan), Perusda Karimun, dan PDAM Kabupaten Lingga. Belum termasuk SPAM IKK yang berada di Kecamatan dan diluar jangkauan PDAM yang hampir puluhan.

“Kita lihat, di media massa, carut marut pelayanan SPAM masih saja terjadi. Mulai dari masalah yang terkait dengan unit air baku, unit produksi, unit distribusi hingga pelayanan. Belum lagi masalah harga air dan kelembagaan SPAM,” tambah Kherjuli.

Kherjuli mencontohkan, di Karimun hingga saat ini, penyelenggara SPAM masih di bawah Perusda, yaitu berupa unit air bersih. Padahal seharusnya, penyelenggara SPAM sudah harus berdiri sendiri. Untuk itu, Pemkab Karimun perlu membentuk PDAM sendiri.

Di sisi lain, sejumlah rencana SPAM yang molor dari rencana semula. Seperti proyek penyulingan air tawar (RO) di Tanjungpinang, proyek waduk Sei Gesek dan pemasangan jaringan pipa distribusi tahap dua di Sei Gesek Kabupaten Bintan.

Sumber: Tanjungpinang pos

Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Kota Tanjungpinang Protes

March 16, 2013

Biaya Perpanjangan Izin Rp2 Juta

Haluan Kepri – Pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Tanjungpinang protes. Pasalnya, Dinas Kesehatan Tanjungpinang mematok biaya perpanjangan izin sebesar Rp2 juta.

“Sewaktu kita mengurus izin baru dulunya juga dikenakan Rp2 Juta, sekarang perpanjangan izin juga dikenakan Rp2 juta. Ini memberatkan bagi saya dan juga kawan-kawan  pengusaha sejenis lainnya. Kini banyak yang tak memperpanjang isin usahanya,” kata Weli, salah seorang pengusaha depot air minum isi ulang di kawasan Tanjung Unggat, Jumat (3/2).

Menurut Weli, biaya sebesar itu sangat mahal. Katanya, usaha yang dia jalankan tergolong usaha kecil. atas alasan itu, Weli dan pengusaha lain meminta keringanan dari Dinkes. “Kita berharap ada keringananlah, biaya sebesar itu memberatkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Ahmad Yani saat ditanya berapa biaya pengurusan perpanjangan izin usaha air isu ulang tersebut, menyebut hanya Rp1,5 juta. Biaya tersebut, rinciannya Rp1 juta untuk pemeriksaan dan Rp500 ribu untuk retribusi.

Menurut Ahmad Yani, pemeriksaan perizinan untuk air minum galon dilakukan oleh dua instasi, yakni PT  Sucofindo dari Batam dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL). Bagi masyarakat yang menggunakan jasa pemeriksaan lewat Sucofindo, kata dia, biasanya biayanya lebih mahal dari BTKL.

“Kalau masyarakat menggunakan jasa Sucofindo untuk mengetahui hasil tes pada air minumnya, kalau tidak salah Rp1,5 juta untuk biaya pemeriksanya dan Rp600 ribu untuk retribusi atau biaya akomodasi petugas,” katanya menjelaskan.

Selama ini, lanjut Yani, BTKKL di bawah Dinkes Tanjungpinang, sudah melakukan kerja sama dengan pihak PT Sucofindo Batam. Alasan perusahaan tersebut dipilih, karena hasil tes air cepat dikeluarkan.

Katanya, semua biaya yang ditagih sesuai dengan perda yang disahkan. “Kita tidak berani melakukan pungutan liar,” terang Yani.

Yani mengimbau, bagi pengusaha air galon yang ingin mengurus perpanjangan izin usahanya jangan menggunakan jasa calo. Karena, tarif yang akan dipungut jauh lebih mahal dibanding membayarnya sendiri ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Tg Pinang.

“Saya mengingatkan kepada semua pengusaha air minum, jangan menggunakan jasa calo untuk mengurus perpanjangan surat perizinan,” katanya.

Sumber: Haluan Kepri

Laporan Penelitian tentang Sanitasi Depot Air Minum di Tanjungpinang Barat

March 15, 2013

Air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat lebih banyak memilih air minum isi ulang. Agar air minum yang dihasilkan sehat dan aman maka diperlukan upaya penyelenggaraan hygiene sanitasi depot air minum. Pelaksanaan hygiene sanitasi depot air minum yang kurang baik, dapat menyebabkan timbulnya pencemaran pada air minum. Pencemaran air minum ditandai dengan adanya bakteri Escherichia coli sebagai indikator pencemaran air.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan kandungan Escherichia coli dalam air minum isi ulang yang dihasilkan oleh depot air minum daerah Kota Tanjungpinang Barat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan melihat pelaksanaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Escherichia coli dalam air minum isi ulang. Tehnik pengambilan sampel yaitu total sampling. Jumlah sampel yang diobservasi dan diperiksa yaitu 10 depot air minum isi ulang. Observasi dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh depot air minum belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan hygiene sanitasi antara lain : lokasi, bangunan, penampungan air baku, desinfeksi, pelayanan konsumen, karyawan, pekarangan, sehingga hasil produksi beberapa depot air minum didaerah Kota Tanjungpinang Barat tidak memenuhi syarat kesehatan. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Escherichia coli positif di dua depot air minum (20%).
Berdasarkan hal itu, perlu diadakannya pengawasan dan penyuluhan oleh instansi terkait atau Dinas Kesehatan tentang pentingnya hygiene sanitasi depot air minum isi ulang sehingga air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi
syarat kesehatan.

« Previous Page

Harga Pergalon

Jemput: Rp.9.000

Antar: Rp.10.000

Pesan Antar

Tlp. 0771-20772

HP. 081275815001

DIAN-RO