Upaya Peningkatan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Indonesia

March 25, 2013

Jakarta, 21 februari 2013

Upaya Kementerian Kesehatan RI dalam upaya peningkatan kualitas air minum isi ulang di Indonesia, yaitu akan membuat edaran kembali ke semua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), serta menyempurnakan pedoman penyelenggaraan Higiene Sanitasi yang sudah ada sejak 2006. Kemudian terus menjaga mutu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), yang kini sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan memasukkan kegiatan ini dalam pilar 3 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  (STBM).

Demikian informasi yang di sampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, melalui pesan elektronik kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI (21/2).

Ada beberapa aturan yang sudah ada mengenai depot air minum isi ulang. yaitu mengenai persyaratan kualitas air minum yang sudah diatur di Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang  ambang batas parameter wajib, misalnya mengenai mikrobiologi seperti (bakteri e-coli), mengenai kimia seperti (unsur-unsur kimia  argon, fluor, crom, dll), dan yang tidak berhubungan langsung seperti bau, suhu, dll), serta parameter tambahan yang jarang ditemukan. Selanjutnya, persyaratan kualitas air bersih sudah diatur di Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang ambang batas yang dibolehkan, jelas Prof. Tjandra.

Sementara itu, mengenai izin untuk membuka usaha “Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) ” atau kini banyak disebut sebagai “Depot Air Minum (DAM) “, di berbagai provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, biasanya melalui badan perijinan terpadu yang akan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat, berdasar inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium termasuk Balai POM, Balai Teknik Kesehatan Linkungan (BTKL), kata Prof. Tjandra.

Tata laksana pengawasan kualitas air minum diatur oleh  Permenkes nomor 736 tahun 2010, secara internal pengawasan kualitas air minum isi ulang dilakukan oleh pengusaha. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium (di Balai POM, BTKL, dll), dalam Permenkes ini diatur ttg sanksi oleh Pemda, berupa peringatan sampai dengan pelarangan distribusi di wilayah, tambah Prof. Tajandra. Untuk kota Tg pinang (Tanjungpinang) pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang (Tgpinang).

Menurut Prof. Tjandra Proses kegiatan di usaha Depot Air Minum antara lain, harus mendapatkan air bersih dari berbagai sumber (PDAM, air ledeng, mata air, mobil tangki air, dll), dilakukan filtrasi, bisa dengan karbon aktif, juga mungkin ada proses dengan ozon, proses akhir a.l dengan sinar UV, pengemasan ke galon air.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id.

sumber: www.depkes.go.id.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tanjungpinang

March 20, 2013

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada di daerah ini. Hasil dari pemantauan dan evaluasi itu kemudian disampaikan ke masyarakat.

“Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, pemangku kepentingan harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada kualitas pelayanan air minum dari waktu ke waktu,” kata Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kherjuli, kepada Tanjungpinang Pos kemarin.

Kata Kherjuli, momen akhir tahun seharusnya dijadikan pemerintah sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan sudah jelas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah atau pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan.

Dan, evaluasi SPAM dan menyampaikan hasil laporannya kepada masyarakat.Kherjuli menambahkan, pelayanan dan kualitas air yang didapatkan seharusnya lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi, air minum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara.

Ditambahkan Kherjuli, kenyataannya, laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM sering kali tidak disampaikan kepada pihak- pihak yang berkompeten untuk menindaklanjutinya. Akibatnya, kualitas SPAM semakin menurun dan tidak dapat lagi beroperasi sesuai standar yang berlaku. Akhirnya masyarakat yang akan dirugikan.

Di Provinsi Kepri, ada 6 penyelenggara SPAM, yaitu PT ATB di Batam, PDAM Tirta Nusa di Kabupaten Natuna, PDAM Tarempa di Kabupaten Anambas, PDAM Tirta Kepri (Tanjungpinang dan Bintan), Perusda Karimun, dan PDAM Kabupaten Lingga. Belum termasuk SPAM IKK yang berada di Kecamatan dan diluar jangkauan PDAM yang hampir puluhan.

“Kita lihat, di media massa, carut marut pelayanan SPAM masih saja terjadi. Mulai dari masalah yang terkait dengan unit air baku, unit produksi, unit distribusi hingga pelayanan. Belum lagi masalah harga air dan kelembagaan SPAM,” tambah Kherjuli.

Kherjuli mencontohkan, di Karimun hingga saat ini, penyelenggara SPAM masih di bawah Perusda, yaitu berupa unit air bersih. Padahal seharusnya, penyelenggara SPAM sudah harus berdiri sendiri. Untuk itu, Pemkab Karimun perlu membentuk PDAM sendiri.

Di sisi lain, sejumlah rencana SPAM yang molor dari rencana semula. Seperti proyek penyulingan air tawar (RO) di Tanjungpinang, proyek waduk Sei Gesek dan pemasangan jaringan pipa distribusi tahap dua di Sei Gesek Kabupaten Bintan.

Sumber: Tanjungpinang pos

Harga Pergalon

Jemput: Rp.9.000

Antar: Rp.10.000

Pesan Antar

Tlp. 0771-20772

HP. 081275815001

DIAN-RO